logo mahkamah agung website ramah difable
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur,Pengadilan Negeri Arga Makmur menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Lebih lanjut
MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) DHARMAYUKTI KARINI CABANG ARGA MAKMUR Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Arga Makmur telah diadakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) Dharmayukti Karini Cabang Arga Makmur Tahun 2018 Lebih lanjut
NONTON BERSAMA SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Lebih lanjut
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Informasi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Pada Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Lebih lanjut
Kami Siap Memberikan Pelayanan Prima Tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. Stet clita kasd gubergren Lebih lanjut
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. Stet clita kasd gubergren Lebih lanjut

PELAYANAN PERKARA PIDANA

Meja Pertama
  1. Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
  2. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
  3. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.
  4.  Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.
  5.  Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
  6.  Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
  7.  Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  8.  Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.
  9. Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.
Meja Kedua

1. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi.
2. Menerima/memberikan tanda terima atas:
     (a)   Memori banding.
     (b)   Kontra memori banding.
     (c)   Memori kasasi.
     (d)   Kontra memori kasasi.
     (e)   Alasan peninjauan kembali.
     (f)     Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
     (g)   Permohonan grasi/remisi.
     (h)   Penangguhan pelaksanaan putusan.
3. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa.
4. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding.
5. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada     permintaan dari pihak yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama dan Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera     Muda Pidana dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

Administrasi Perkara Pidana Banding
1. Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan    dijatuhkan, atau setelah putusan diberi­tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir    dalam pengucapan putusan.
2.Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus    ditolak dengan. membuat surat keterangan.
3.Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan,    harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan    pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.
4.Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera    dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas    perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
5.Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara    pidana dan register banding.
6.Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada    pihak yang lain.
7.Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya    disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas    pemberitahuan/penyerahannya.
8.Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding    wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
9.Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas    perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
10. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding    dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan    permohonan banding lagi.
Perkara Pidana Kasasi
1.Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan    pengadilan yang diminta­kan kasasi diberitahukan.
2.Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah    ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
3.Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas    pemberitahuan permohonan kasasi.
4.Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetapditerima    dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua    Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
5.Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah    pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
6.Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib    menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi    baginya.
7.Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat    pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.
8.Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan    hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.
9.Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu    mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus    sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
10.Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke    Mahkamah Agung.
Perkara Pidana Peninjauan Kembali
1.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-    alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang    ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon.
2.Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum,    Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas. dengan    membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.
3.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib    memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.
4.Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima    Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa    perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan    permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir    dalam menyampaikan pendapatnya.
5.Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan    ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera.
6.Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri    tentang peninjauan kembali.
7.Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan    kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan    menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.
8.Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding,    maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat    Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.
9.Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke    Mahkamah Agung.
Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi/Remisi.
1.Permohonan grasi/remisi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus    pada tingkat pertama.
2.Surat permohonan grasi tersebut, beserta berkas perkara semula termasuk putusan-    putusan atas perkara tersebut, disampaikan kepada Hakim yang memutus pada    tingkat pertama atau kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan pertimbangan    tentang permohonan grasi tersebut.
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan grasi/remisi diterima, maka    permohonan grasi serta berkas perkara yang bersangkutan, dengan disertai    pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
4.Dalam perkara singkat permohonan dan berkas perkara dikirim kepada Mahkamah    Agung.
5. Permohonan grasi/remisi dicatat dalam register induk perkara pidana dan register    grasi/remisi.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas